Fraksi Demokrat dan Golkar Bantah Pecah Kongsi ~ Pengamatan Segala Hal

Fraksi Demokrat dan Golkar Bantah Pecah Kongsi

Fraksi Demokrat dan Golkar Bantah Pecah Kongsi


JAKARTA--MI: Perbedaan pandangan antara fraksi utama pendukung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan fraksi pendukung pemerintah lainnya terkait voting penghitungan sisa suara dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan hal yang wajar.

Demikian diungkapkan Ketua Fraksi Partai Demokrat Syarif Hasan di Gedung MPR/DPR Senayan Jakarta, Selasa (4/3) menanggapi isu Partai Demokrat (PD) dan Partai Golkar (PG) pecah kongsi dari koalisi pendukung pemerintahan Presiden Yudhoyono.

Menurut Syarif, koalisi yang terbangun saat ini antarpartai pendukung pemerintah masih tetap baik. "Perbedaan sudut pandang di parlemen itu biasa. Apalagi dalam upaya membuat UU yang terkait dengan kepentingan partai di masa depan," kata Syarif.

Dia menjelaskan, walaupun perbedaan pandangan itu terjadi dalam pembentukan UU Pemilu yang penting bagi keberlangsungan partai pada pemilu selanjutnya, Partai Demokrat tidak pernah berprasangka bahwa telah dikhianati. Karena, nantinya yang akan menilai adalah rakyat pemilih. "Itu tidak akan hancurkan koalisi," tegas Syarif.

Ketua Fraksi PG Priyo Budi Santoso juga membantah telah terjadi pecah kongsi antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang ditunjukkan dengan perbedaan pendapat antara Fraksi PG dan Fraksi PD dalam voting penghitungan sisa suara di rapat paripurna DPR.

"Tidak benar pecah kongsi. Kami tidak berubah, Partai Golkar tetap mendukung duet Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla sampai akhir jabatannya," kata Priyo.

Dalam penentuan sisa suara yang memiliki dua opsi, yaitu 30% Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) dengan sisa suara ditarik ke provinsi dan 50% BPP dengan sisa suara ditarik ke provinsi. Fraksi PG memilih opsi 50% BPP sedangkan Fraksi PD memilih opsi 30% BPP.

"Ini adalah perbedaan pandangan politik yang biasa. Fraksi Partai Golkar memiliki perhitungan-perhitungan tersendiri tentang RUU Pemilu dan tidak harus mengikuti semua keinginan pemerintah," cetus Priyo.



Busby SEO Test
Busby SEO Test